SITORING, Inovasi Bawaslu Sumenep Perkuat Tata Kelola Aset
|
Sumenep, Bawaslu Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui inovasi digital Sistem Monitoring Barang (SITORING). Pengembangan sistem tersebut dievaluasi bersama Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/10/2026).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan SITORING berjalan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu disempurnakan. Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang Bawaslu RI, Aprillia Widya, bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jessica Rahma dan Vibianova, turut memberikan masukan terhadap pengembangan sistem tersebut.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep, Eko Budiharto Utomo, mengatakan BMN merupakan amanah publik yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.
“BMN memiliki amanah publik untuk memperlancar tugas harian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, BMN harus dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Eko mengapresiasi SITORING sebagai karya inovatif yang lahir dari internal Bawaslu Kabupaten Sumenep. Ia berharap inovasi tersebut terus dikembangkan dan menjadi motivasi bagi jajaran untuk menghadirkan inovasi lainnya.
Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Sumenep, Abdul Muis, menjelaskan SITORING dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan aset sebagai sumber daya organisasi. Sistem tersebut membantu pencatatan dan pemantauan aset secara lebih terstruktur sehingga proses administrasi dapat dilakukan lebih mudah dan cepat.
“SITORING merupakan bagian dari upaya pengelolaan aset yang lebih efektif. Aset merupakan sumber daya organisasi yang memberikan manfaat nyata dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu,” jelasnya.
SITORING dilengkapi sejumlah fitur, di antaranya basis data pemeliharaan aset dan pencetakan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang. Melalui digitalisasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep mendorong pengelolaan BMN yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara optimal.
