Lompat ke isi utama

Berita

PENGAWASAN PARTISIPATIF, BAWASLU AJAK MAHASISWA MENGEDUKASI MASYARAKAT

sumenep.bawaslu.go.id - SUMENEP. Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Sumenep, Addahrariyatul Maklumiyah mengajak Mahasiswa agar ikut berperan aktif mensukseskan Pemilu 2024 dengan mengedukasi Masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan talk show politik dengan tema “kouta 30% perempuan untuk siapa, atau hanya pelengkap administrasi ?” yang diselenggarakan oleh Kopri PC. PMII Kabupaten Sumenep, Pada tanggal 17 september 2023 bertempat di Pendopo Caffe Tanean.

Dalam sambutannya
Lina wafia ketua Kopri PC. PMII mengatakan kegiatan ini merupakan program waka 11 Kopri PC PMII bidang eksternal. Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kader Kopri Sumenep tentang Kouta 30% Perempuan di Parlemen.

"Maka KOPRI PC PMII Sumenep mencoba melakukan gerakan Politik Feminis bahwa konsepsi gender, baik yang implisit maupun eksplisit dalam berbagai sistem pemikiran bukanlah unsur kebetulan, melainkan unsur yang penting, dan bukan juga unsur yang tidak bermakna. Seluruh analisis tersebut setidaknya bersifat preskriptif (analisis yang mengemukakan gagasan sistematis tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur)," katanya.

Menurut Lina kegiatan ini diikuti sebanyak 150 peserta yang terdiri dari 11 komisariat dan 11 rayon se Sumenep.

Yaitu Komisariat Unija, Inkadha, STKIP, STITA, STAIM, Pragaan, Uniba, Instika, Nurud Dhalam, Stidar dan Stiqnis dan Rayon Sospol, Bung hatta, KH. Dewantara, KH. Hasyim Asy ari, Ir. soekarno, Ibnu sina, Abdurrahman Wahid, Mahbub Junaidi, Said Budairi, Khalid Mawardi, Hisbullah Huda.

Lanjut Lina, partisipasi perempuan Indonesia dalam berpolitik tergolong masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik termasuk di organisasi publik lainnya masih minim. Kondisi ini dipercaya oleh para pejuang perempuan berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara yang cenderung (kurang) mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Dalam kesempatan ini hadir sebagai narasumber KPU Kabupaten Sumenep (Deki Prasetia Utama), Bawaslu Sumenep (Addahrariyatul Maklumiyah), Anggota DPRD Kabupaten Sumenep (Irwan Hayat), juga Anggota DPRD Jawa Timur (Hj. Nurfitriana, SE. MM.).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, mengajak Mahasiswa terutama yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa, ikut membantu mensukseskan Pemilu 2024 dengan mengedukasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Hal itu disampaikan Oleh Kordinator Divisi Penananganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP & Datin), Addahrariyatul Maklumiyah.

Addarori, sapaan akrabnya mengatakan, di dalam proses pengawasan, Bawaslu tidak bisa serta merta bekerja sendirian. Sebab, Bawaslu tetap butuh support dari masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan. Pemilu 2024 akan diisi oleh banyaknya Pemilih pemula yang terdiri dari kalangan Generasi Z. Oleh karena itu, jika mahasiswa ikut membantu mengedukasi, besar harapan, bahwa masyarakat akan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga dan mengamankan tahapan Pemilu 2024.

"Pengawasan dimulai dari pencegahan, salah satu bentuk pencegahan adalah Edukasi kepada masyarakat terkait bahaya Money Politik, Isu Sara, dan Black Campain. Bawaslu berkomitmen untuk memberikan ruang partisipasi publik jika terjadi persoalan di setiap tahapan Pemilu 2024," Jelas Addarori.

Ruang edukasi tersebut, kata Addarori, adalah ruang yang bisa diisi oleh kalangan Mahasiswa.

Tag
Berita