Bawaslu Jatim Gelar Sharing Session PSU Pemilu 2024, Bawaslu Sumenep Paparkan Pengalaman Lapangan

Sumenep — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggelar Diskusi Hasil Selasa (DHS) Seri 1 dengan tema “Sharing Session Pemungutan Suara Ulang pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”, Selasa (27/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep hadir sebagai salah satu narasumber yang membagikan pengalaman pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu dan Pemilihan 2024.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep, Moh. Rusydi Zain Z.A, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, menjadi pemateri utama dalam sesi diskusi.

Rusydi menyampaikan bahwa PSU merupakan instrumen hukum yang krusial untuk menjaga integritas dan kemurnian suara rakyat ketika terjadi pelanggaran yang berdampak pada hasil pemungutan suara.

Menurutnya, pelaksanaan PSU di lapangan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemungutan ulang, tetapi juga menuntut ketepatan penerapan regulasi, kesiapan penyelenggara adhoc, serta ketegasan pengawas pemilu dalam mengambil langkah hukum.

“PSU pada Pemilu dan Pemilihan 2024 memberikan banyak pelajaran, khususnya terkait penerjemahan regulasi ke dalam kondisi faktual di lapangan serta strategi penyelesaian sengketa yang efektif,” ujar Rusydi.

Ia menjelaskan, tantangan yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan PSU meliputi keterbatasan waktu, dinamika sosial politik di tingkat TPS, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum pemungutan suara ulang.

Melalui forum ini, Bawaslu Sumenep memaparkan kronologi kejadian, analisis regulasi, hingga solusi hukum yang ditempuh dalam penanganan PSU, sebagai bahan pembelajaran bersama bagi jajaran pengawas pemilu.

Rusydi menegaskan bahwa pengawas pemilu yang profesional adalah mereka yang mampu menjadikan pengalaman lapangan sebagai dasar evaluasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan DHS Seri 1 ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan pengawas pemilu di Jawa Timur dalam menghadapi potensi PSU pada tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.