NUNING RODIYAH: LITERASI DIGITAL KUNCI PENGUATAN DEMOKRASI

Sumenep – Dr. Nuning Rodiyah, Komisioner KPI Pusat periode 2016–2023, menegaskan bahwa literasi digital menjadi kunci penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penataan Tata Kelola Internal Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar Bawaslu Kabupaten Sumenep di Hotel Kaberaz, Kamis (25/9/2025).

Dalam paparannya, Nuning menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang masih berada di angka 6,44 menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU). Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori “demokrasi cacat”.

“Demokrasi kita sedang menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah maraknya hoaks, terutama pada momentum Pemilu 2024 lalu. Media sosial, aplikasi komunikasi, hingga situs web menjadi saluran utama penyebaran informasi palsu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video,” ujar Nuning.

Ia menekankan pentingnya membangun budaya literasi digital di masyarakat sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, literasi digital tidak cukup hanya memahami cara menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam mengolah informasi.

“Informasi sehat itu harus diverifikasi, tidak ambigu, dan jangan buru-buru disebarkan sebelum diperiksa. Jika kita tidak hati-hati, justru bisa memperkuat penyebaran hoaks yang melemahkan demokrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nuning menjelaskan bahwa literasi digital selaras dengan visi Bawaslu dalam meningkatkan pencegahan, pengawasan partisipatif, serta memperkuat sistem teknologi informasi yang transparan dan efektif.

Kehadiran Nuning dalam forum ini diapresiasi peserta karena memberikan perspektif mendalam tentang tantangan demokrasi di era digital. Ia menutup paparannya dengan ajakan agar semua pihak—baik Bawaslu, partai politik, media, maupun masyarakat—bersinergi menjaga demokrasi melalui pengawasan dan literasi digital yang kuat.