Infrastruktur Digital Sebagai Langkah Bawaslu Di Tengah Pandemi

sumenep.bawaslu.go.id - Sumenep. Sesungguhnya Bawaslu telah melampaui banyak infrastruktur digital. Yang terbaru misalnya, gedung virtual Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) yang dibangun Bawaslu Jawa Timur. Selayaknya sekolah, di dalam gedung itu tersedia tenaga pengajar, buku-buku, video tutorial, buletin, jurnal, ruang interaksi dengan peserta, dan berbagai hal yang menunjang pelaksanaan SKPP Daring.

Tinggal nanti membangun lagi gedung digital yang lebih besar yang membentuk ekosistem pengawasan Pemilu dan Pilkada. Infrastruktur ini tentu saja harus mencerminkan kemudahan, ketepatan, kesederhanaan dan kecepatan respon.
Saat misalnya ada pelanggaran di suatu daerah tertentu, masyarakat dapat menekan tombol tertentu atau menghubungi call center yang tersedia.

Dengan demikian, pengawas pemilu terdekat langsung bisa bergerak untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Bila benar-benar terwujud, gagasan ini akan menjadi momentum peralihan sejarah untuk dunia pemilu kita. Bahwa kita akan bisa mendorong keterlibatan banyak sekali orang dengan modal handphone saja.

Sungguh ini akan membantu kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam segala level. Dengan petugas yang sedikit dan lebarnya ruang lingkup pengawasan, adaptasi dengan teknologi akan menjadi jawaban.

Apalagi misalnya pada sisi lain, model dan modus pelanggaran sekarang tidak hanya yang kasat mata seperti penempatan iklan di tempat ibadah saja, tetapi modusnya telah sampai pada media sosial. Kampanye hitam, ujaran kebencian, politisasi SARA di media sosial adalah fenomena yang perlu dijawab oleh keluwesan dan adaptasi Pengawas Pemilu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, bahwa pengawas pemilu harus lebih pintar dari pada yang diawasi. Artinya, ketika modus dan model pelanggaran terus berjalan, pengawas pemilu perlu memiliki kekuatan untuk berlari.

Pada saatnya Infrastruktur digital ini akan menjadi model baru untuk kerja pengawasan. Keadilan pemilu akan terjadi manakala pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin. Kita perlu kesederhanaan dan mendahulukan pencegahan daripada penindakan pelanggaran. Dengan mahadata pengawasan, kita tawarkan asa masa depan Indonesia.

(Humas Bawaslu Sumenep)