Diskusi Bawaslu: Rendahnya Kualitas Anggota Parlemen Perempuan Dan Budaya Patriarkhi
|
sumenep.bawaslu.go.id - Sumenep. Komisioner Komnas Perempuan bebicara pada Pelaksanaan Diskusi Seri Pemilu Dan Perlindungan Hak Kelompok Rentan Secara Daring Dengan Tema Diskrimasi Berbasis Gender Dalam Praktik Electoral di respon positif oleh masyarakat jawa timur baik dari lingkungan Bawaslu ataupun Non Bawaslu, Selasa (19/5/2020).
Olivia Ch Salampessy, Komisioner Komnas Perempuan menjelaskan, Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019-2024 mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Menurut Cakra Wikara Indonesia (CWI), peningkatan jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPR RI sebanyak 118 orang atau 20,52% dari 575 kursi DPR RI atau sekitar 17% hasil dua siklus Pemilu 2009 dan 2014.
Pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024, merupakan sebuah titik kemajuan di tengah belum tercapainya kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen karena merupakan perempuan pertama memimpin badan legislatif tersebut.
Akan tetapi Komnas Menilai, Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tidak disertai peningkatan kualitas mereka. Banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI karena memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekuasaan dengan elit-elit politik, atau sebagai selebriti bermodalkan popularitas semata.
Terdapat 14 selebriti perempuan di DPR RI, termasuk Mulan Jameela dari Partai Gerindra yang keterwakilannya kontroversial. Keterpilihan selebriti perempuan di DPR RI tidak menjamin bakal terakomodasinya kepentingan perempuan di parlemen. Studi Puskapol UI menunjukkan, dari 118 anggota DPR RI perempuan, 41% berasal dari dinasti politik yang memiliki hubungan dengan elit politik.
Rendahnya kualitas anggota parlemen perempuan dan budaya patriarkhi sehingga posisi perempuan di parlemen jarang ditemukan pada posisi strategis penentu kebijakan seperti di Badan Anggaran dan Badan Legislasi sehingga sulit dalam penentuan anggaran dan kebijakan yang terkait kesejahteraan perempuan dan anak. Berdasarkan studi Puskopal UI, sekitar 40 % anggota parlemen perempuan tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran.
(Humas Bawaslu Sumenep)
