BAWASLU JATIM TEGASKAN PENGUATAN BERKELANJUTAN USAI PROGRAM BERSAMA KOMISI II DPR RI

Surabaya — Bawaslu Jawa Timur resmi menutup rangkaian penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI pada Kamis (20/11/2025), setelah pelaksanaan program yang berlangsung sejak 19 Agustus 2025. Program ini terdiri dari 40 sesi yang digelar di 38 titik, melibatkan 2.850 peserta dan 152 narasumber dari akademisi, pemantau, hingga penyelenggara pemilu. 

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menyampaikan bahwa serangkaian penguatan ini merupakan komitmen Bawaslu Jatim untuk terus memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kapasitas pengawasan pemilu.

“Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang,” ujarnya. 

Warits menilai dukungan Komisi II DPR RI selama kegiatan memberikan ruang dialog dan penguatan terkait aspek regulatif serta kelembagaan. Sebagai bentuk simbolis konsistensi, kegiatan ini dibuka dan ditutup di Surabaya. 

Ia menegaskan bahwa esensi penguatan kelembagaan sejalan dengan semangat kepahlawanan yang menuntut keberanian berubah serta integritas dalam bekerja.

“Ketika kita bicara penguatan kelembagaan, pada dasarnya kita membicarakan semangat para pahlawan: keberanian berubah, integritas dalam bekerja, dan komitmen memberi yang terbaik bagi bangsa,” tuturnya. 

Meski rangkaian bersama Komisi II telah berakhir, Bawaslu Jatim memastikan penguatan internal akan terus dilakukan, terutama di delapan bidang strategis: tata kelola internal, literasi demokrasi, hubungan kelembagaan, layanan PPID dan hukum, pengolahan data, akuntabilitas keuangan, modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja organisasi. Bidang-bidang tersebut disebut sebagai kerangka besar modernisasi kelembagaan Bawaslu Jatim. 

Warits juga menyoroti tantangan pemilu yang semakin kompleks, seperti disinformasi, kampanye digital, polarisasi politik, hingga hadirnya teknologi kecerdasan buatan.

“Pengawasan pemilu tidak bisa lagi bertumpu pada mekanisme lama. Kita harus adaptif, berbasis data, dan memiliki SDM yang terlatih,” tegasnya. 

Selain itu, Bawaslu Jatim berkomitmen mengembangkan literasi politik berbasis data pengawasan, termasuk pemanfaatan jutaan Form A, laporan hasil pengawasan, dan dokumentasi lapangan. Langkah ini diyakini akan memperkaya wawasan publik, akademisi, peneliti, serta generasi muda mengenai dinamika pemilu. 

Di akhir kegiatan, Warits menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan.

“Konsistensi, integritas, serta keberanian berinovasi menjadi kunci menjaga kualitas pengawasan di seluruh tingkatan,” pungkasnya.