Ratna Dewi Pettalolo: Bawaslu Utamakan Keselamatan Dan Kedaulatan Rakyat
|
sumenep.bawaslu.go.id - Sumenep. Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum Pemilu pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 ditengah kondisi bencana non alam (Covid-19), Bawaslu RI gelar rapat dengan tema Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Era Normal, Rabu (3/6/2020).
Acara tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang hendak menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020. Termasuk Anwar Noris, selaku Ketua Bawaslu Sumenep hadir secara virtual pada acara tersebut.
Rapat dibuka pukul 09.30 WIB oleh Ratna Dewi Pettalolo, Komisoner Bawaslu Republik Indonesia. Dalam sambutannya ibu Ratna menyampaikan bahwa forum yang diselenggarakan tersebut dimaksudkan untuk Penguatan integritas dan mentalitas dalam pengekaan hukum pemilihan ditengah Pandemi Covid-19.
Perppu 2 Tahun 2020 tidak mengatur perubahan terkait konsep teknis tentang pelaksanaan pemilihan termasuk pengawasan dan penyelesaian sengketa. Namun, Perppu 2 Tahun 2020 secara khusus hanya mengatur 3 hal, pertama Pandemi Covid-19, kedua pergeseran waktu pelaksanaan pemilihan dari 23 September menjadi 9 Desember, ketiga merubah mekanisme penentuan keputusan penundaan yang dilakukan KPU dengan persetujuan pemerintah dan DPR.
Sehingga Hal-hal mengenai pelaksanaan pemilihan tetap mengacu UU 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015.
Dengan demikian, beberapa regulasi terkait PKPU dan peraturan Bawaslu menyesuaikan dengan kondisi Covid-19.
Sambung ibu Ratna, Jumlah terpapar Covid-19 di Indonesia yang meninggal 1juta 613 orang, jika dibandingkan dengan data tersebar di 9 provinsi 224 kabupaten 37 kota yang menyelenggarakan pemilihan ternyata lebih dari setengah, lebih dari 50 persen yang meninggal berada di 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.
“Perlu adanya Masukan kepada pemerintah, sebab pemerintah berkewajiban memperhatikan pelaksanaan pemilihan dengan menjaga keselamatan manusia. Kedaulatan dan keselamatan rakyat harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan,” katanya.
(Humas Bawaslu Sumenep)
