Rakoor Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020

Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris, saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep di Hotel Utami Sumekar, Sumenep, 22 Juli 2020/Foto: Humas Bawaslu Sumenep

sumenep.bawaslu.go.id - Sumenep. Pelaksanaan Pilkada serentak Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 memasuki tahapan Verifikasi Faktual dan Coklit. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Sumenep laksanakan Rakoor Penanganan Pelanggaran dengan 27 Kecamatan Se-Kabupaten Sumenep, Rabu (22/7/2020).

Rapat Koordinasi ini merupakan penyamaan persepsi terkait penanganan pelanggaran, hal ini merupakan upaya untuk menghindari perbedaan yang dapat menjadi sandungan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris menyatakan Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 telah memasuki tahapan Coklit yang dilakukan oleh PPDP di setiap desa. Untuk itu pengawasan dan potensi pelanggaran menjadi hal yang sangat penting kita bahas untuk menyamakan persepsi.

Disamping itu kegiatan ini dalam rangka memantapkan pemahaman para anggota Panwaslu Kecamatan terkait jenis pelanggaran Pilkada, mekanisme penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi pada perhelatan pesta demokrasi di Sumenep pada 9 Desember mendatang.

"Potensi pelanggaran selalu ada di setiap tahapan, untuk itu kita akan perkuat di pengawasan untuk dapat menekan angka pelanggaran,” terangnya.

Sementara Koordiv. Hukum, Humas, Data dan Informasi Imam Syafi’i menegaskan beberapa hal penting terkait mekanisme penanganan pelanggaran dalam Pilkada 2020 sesuai Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Mulai jenis pelanggaran, syarat formil dan materiil sampai bagaimana penerapan form penanganan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu.

“Untuk itu kita juga lakukan simulasi penanganan dugaan pelanggaran di akhir kegiatan. Guna melihat bagaimana kesiapan rekan-rekan Panwaslu Kecamatan ketika menghadapi kasus dugaan pelanggaran di lapangan,” ujar Imam.

(Humas Bawaslu Sumenep)