Persiapan Bawaslu Menyambut Pilkada Serentak 2020
|
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinas Nasional Persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Tahun 2020 dan Pemantapan Program Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020
sumenep.bawaslu.go.id – Jakarta. Pelaksanaan Rakornas Persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020 dan Pemantapan Program Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020, Di Hotel Grand Sahid Jaya tanggal 24 sd 26 Oktober 2019, salah satunya menghasilkan rekomendasi agenda persiapan Pilkada serentak 2020.
Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Bawaslu telah mempersiapkan beberapa agenda penting dalam meningkatkan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Diantaranya pembenahan kebijakan pengawasan berbasis Teknologi Informasi (TI). Selain itu, pembangunan sistem laporan sengketa yang berupa manajemen penanganan dan putusan, informasi laporan pelanggaran dan aplikasi laporan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilihan dan pemilu yang terkoneksi dengan website lapor.go.id agar Bawaslu RI dapat memonitor sejauh mana tingkat respon dan penanganan laporan masyarakat oleh Panwas. Ujar Fritz Edward Siregar, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu RI.
Menurut Fritz, kebijakan ini mempermudah akses layanan informasi publik. Sementara dalam pengelolaan internal, Bawaslu RI telah mempersiapkan kebijakan pembuatan sistem memo online, persuratan dan lain-lain. Hal ini dalam rangka mempermudah kinerja Pengawas Pemilu ditingkat bawah.
Selain meningkatkan sistim pengawasan berbasis TI, Bawaslu juga mempersiapkan penguatan bantuan hukum dan pemantauan putusan. Hal ini dilakukan dengan cara Penguatan Perbawaslu No. 26 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oleh karenanya, Bawaslu harus mempersiapkan SOP bantuan Hukum Litigasi dan SOP bantuan hukum Non Litigasi. Termasuk melakukan Sosialisasi dan bimtek bantuan hukum yang akan dilakukan, papar Fritz yang disampaikan dalam diskusi forum.
(Humas Bawaslu Sumenep)
