Cangkrukan Demokrasi 2026, Bawaslu Jatim Dorong Komunikasi Publik Berdampak

SURABAYA — Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Data Informasi Tahun 2026, Kamis (8/10/2026). Kegiatan mengangkat tema “Reorientasi Kehumasan, dari Publikasi Kelembagaan menuju Komunikasi Berdampak”.

Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan strategi komunikasi Bawaslu pada masa non-tahapan. Informasi yang disampaikan kepada publik didorong tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi mampu memberikan pemahaman serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agisma D. Fastari, menilai komunikasi publik memiliki peran penting dalam mendukung kerja pencegahan.

“Humas adalah ujung tombak pencegahan. Pesan-pesan pencegahan harus dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat tidak hanya mengetahui kerja Bawaslu, tetapi juga terdorong untuk ikut mengawasi,” ujar Agisma.

Menurutnya, perubahan pola komunikasi masyarakat menuntut Bawaslu menyajikan informasi yang relevan, sederhana, dan dekat dengan kebutuhan publik. Pesan yang disampaikan juga perlu memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Agisma mendorong setiap informasi yang diproduksi jajaran Bawaslu memberikan manfaat nyata bagi publik. Komunikasi kelembagaan, kata dia, dapat menjadi instrumen untuk membangun kesadaran dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

Cangkrukan Demokrasi 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara fungsi komunikasi, pencegahan, serta data dan informasi, sehingga pesan Bawaslu semakin relevan dan memberikan dampak bagi masyarakat.